Pengamanan Dalam Rangka Rapat Paripurna 


Polres Malang Polsek Kepanjen Senin tanggal 10 Juli 2017 mulai pukul 10.45 wib s.d 11.50 wib 

Dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kab. Malang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kab. Malang dengan agenda “Penyampaian Raperda yang berasal dari DPRD tentang Hak Keuangan & Administrasi Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Malang dan Persetujuan bersama antara Bupati Malang dan DPRD Kab. Malang terhadap Raperda tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Malang T.A. 2016” bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab Malang Jl.R. Panji No. 119 Kec Kepanjen Kab. Malang dgn peserta sekitar 125 Org.

Hadir dalam kegiatan tsb a.l. :

1. Drs. Hari Sasongko (Ketua DPRD)

2. Unggul Nugroho, S.Si. (Wakil Ketua DPRD).

3. 37 (tigapuluh tujuh) Orang anggota DPRD Kab Mlg.

4. H.M. Sanusi (Wakil Bupati Malang)

5. Mayor Inf. Teguh Prastowo (Kasdim 0818 / mewakili Dandim 0818 wil. Kab. Malang – Kota Batu).

6. AKP Prayitno, SH., MH. (Kasubag Hukum Bag Sumda Polres Malang / mewakili Kapolres Mlg).

7. Heri Pranoto, SH., MH (Kasi Intelijen Kejari Kab. Malang / mewakili Kajari Kab. Malang.

8. Edy Antono, SH., MH. (Hakim Pratama Utama Pengadilan Negeri Kepanjen / mewakili Ketua PN Kepanjen).

9. Dr. H. Abdul Malik, SE., M.Si (Sekda Kab. Malang)

10. Ir. Helijanti Koentari (Sekretaris DPRD Kab Malang).

11. Para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan & Kepala Dinas / SKPD Pemkab Malang.

12. Camat se-Kab. Malang.

13. Ketua TP. PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan & Gabungan Organisasi Wanita Kab Malang.

Susunan acara sbb :

1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya.

2. Do’a yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kab. Malang.

3. Pembukaan Rapat Paripurna oleh Ketua DPRD Kab. Malang.

4. Penyampaian Raperda yang berasal dari DPRD tentang Hak Keuangan & Administrasi Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Malang oleh juru bicara DPRD (Sih Purwaningtyastuti, SH. – F.PDI-Perjuangan), yg intinya 

a. Kami Ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan para anggota Dewan, khususnya kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang yang telah melakukan pembahasan dalam rangka tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan telah menyepakati untuk memasukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang kedalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017.

b. bahwa Kabupaten Malang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

c. yang mendasari DPRD menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

d. dalam Rancangan Peraturan Daerah ini tidak lagi dimasukan ketentuan tentang kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD.

e. Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dan pengadaan tenaga tenaga ahli fraksi serta besaran kompensasinya.

5. Penyampaian hasil pembahasan DPRD terhadap Raperda tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Malang T.A. 2016 oleh juru bicara DPRD Kab. Malang (H. Ahmad Rofiq, S.Si – F.P. Golkar), yg intinya :

a. Mencermati Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2016, pada prinsipnya Badan Anggaran memberikan apresiasi pada pelaksanaan yang telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

b. Melihat Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Anggaran menilai bahwa keberhasilan Pemerintah Kabupaten Malang dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk ketiga kalinya merupakan hasil kerja keras dan cermat selama ini dan sudah sepatutnya kita syukuri dan menjadi tantangan bersama di waktu akan datang, agar kita bisa mempertahankannya.

c. Temuan-temuan yang masih menjadi catatan BPK merupakan pelajaran dan bahan evaluasi bagi kita semua untuk meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

d. Temuan BPK RI sudah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan, dengan mengembalikan kerugian daerah dan memberikan peringatan kepada masing-masing Perangkat Daerah. Namun demikian Badan Anggaran menganggap hal tersebut menunjukkan bahwa dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Perangkat Daerah tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya sehingga tetap mendorong Inspektorat untuk lebih meningkatkan perannya untuk bersinergi dengan semua Perangkat Daerah dalam melakukan pengawasan atas penatausahaan anggaran yang dikelola. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang sama dan menjadi temuan lagi di tahun-tahun mendatang.

h. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah masalah Aset Pemerintah Kabupaten Malang dimana masih ditemukan adanya aset di beberapa Perangkat Daerah maupun di wilayah Kecamatan dan Desa, yang berupa tanah, bangunan, peralatan dan aset bergerak atau kendaraan dinas yang tidak dimanfaatkan dengan baik, sedangkan di sisi lain biaya perawatan cukup besar telah dikeluarkan.

i. Badan Anggaran berkesimpulan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2016 yang telah disampaikan Saudara Bupati dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah sesuai dengan mekanisme ketentuan yang berlaku.

6. Pendapat Akhir Bupati Malang terhadap Raperda tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Malang T.A. 2016 yang disampaikan oleh Wakil Bupati Malang, yg intinya :

a. saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, utamanya para anggota Panitia Khusus Raperda dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malang, yang telah bekerja keras bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Malang dalam melakukan pembahasan-pembahasan demi kesempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 ini, dan alhamdulillah dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta pada prinsipnya sependapat dan disepakati dengan berita acara persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk diterima menjadi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2016.

b. Setelah melalui proses pembahasan dan penyelarasan dengan hasil pemeriksaan BPK-RI, sehingga konstruksi Realisasi APBD Tahun Anggaran 2016, adalah sebagai berikut :

Pendapatan Daerah sebesar Rp3.439.632.063.348,96

Belanja Daerah sebesar Rp3.543.281.420.693,89

Pembiayaan Netto sebesar Rp321.093.880.267,55

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar                 Rp217.444.522.922,62

c. Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan, dimana Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Malang, hasil persetujuan bersama ini secepatnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 322 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Dan hasil evaluasi akan digunakan sebagai dasar penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.

d. bahwa hasil penilaian  dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  untuk ketiga kalinya, pencapaian ini diharapkan bisa menjadi penyemangat dan pendorong kita untuk bekerja lebih baik dan tetap mempertahankannya dengan memberikan pelayanan dan pengabdian yang baik bagi masyarakat Kabupaten Malang.

e. Guna mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik (good governance), tantangan berat dimasa depan, mengharuskan kita bersama untuk tetap berhati-hati dan berusaha mengubah pola pikir untuk tetap berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Penanda tanganan Persetujuan bersama antara Bupati Malang dan DPRD Kab. Malang terhadap Raperda tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Malang T.A. 2016. 

8. Penyerahan secara simbolis Dokumen Raperda tentang Hak Keuangan & Administrasi Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Malang dan hasil pembahasan DPRD terhadap Raperda tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Malang T.A. 2016 oleh Ketua DPRD Kab Malang kepada Wakil Bupati Malang.

9. Penyerahan secara simbolis Dokumen Pendapat Akhir Bupati Malang terhadap Raperda tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2016 oleh Wakil Bupati Malang kepada Ketua DPRD Kab. Malang.

10. Penutupan Rapat Paripurna oleh Ketua DPRD Kab. Malang.

11. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

12. Ramah tamah.

Selama kegiatan berlangsung dengan aman & Kondusif. 

Advertisements